Merdeka 100% yang Diperjuangkan Tan Malaka

Emang sudah merdeka? tanya Abuy seorang tukang cukur di Bogor kepada petugas kecamatan yang sedang membagikan bendera merah putih untuk memperingati hari kemerdekaan tanggal 17. Kalimat itu cukup untuk membuat gue berpikir kembali apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka, dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka!

— Kata Tan Malaka pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan KH. Agus Salim pada tanggal 24 Januari 1946.

Perkataannya terasa seperti diucapkan langsung untuk kita pada hari ini. Di Mana ketimpangan sosial terus melebar, kekayaan alam masih di nikmati hanya segelintir orang, dan prioritas kebijakan yang masih salah.

Tan Malaka sudah memprediksi kondisi bangsa kita jauh-jauh hari.

Merdeka 100% yang Diperjuangkan Tan Malaka

Oligarki dan Ilusi Kedaulatan Ekonomi

Lihatlah sekeliling kita adakah seorang pengemis? adakah seorang pengangguran? adakah orang yang masih buta huruf dan putus sekolah? adakah kakek dan nenek di masa tuanya masih berjuang untuk bertahan hidup? jawabannya tidak perlu menggunakan angka statistik karena angka-angka tersebut tidak selalu memperlihatkan kondisi yang sebetulnya jauh lebih mengenaskan.

Pada tahun 1960-an Soe Hok Gie pernah melihat orang tua memakan kulit jeruk untuk mengganjal perutnya padahal ia berada di depan gerbang istana negara, kemarin Gue lihat seorang kakek memakan sayur kangkung dagangannya karena kelaparan di pinggir jalan. Gue jadi bertanya-tanya apakah ini tahun 2026 atau masih tahun 1960.

Potret para pengemis di lampu merah, para pengangguran yang mencari pekerjaan diluar sana meski ia adalah sarjana, orang yang putus sekolah karena terkendala biaya bahkan ketika sekolah itu gratis hanyalah puncak gunung dari kondisi ekonomi kita saat ini.

Konsep "bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat" telah bergeser menjadi "dikuasai oleh modal untuk kemakmuran segelintir orang".

Ketika sumber daya alam kita—mulai dari tambang nikel, batu bara, hingga hamparan perkebunan sawit—dikeruk oleh korporasi global yang bersekutu dengan segelintir oligarki domestik. Ketika konflik agraria meletus dari Rempang hingga Papua, dan masyarakat adat terusir dari tanah leluhurnya sendiri.

Tan Malaka dengan tegas telah menuliskannya dalam Gerpolek bahwa selama sektor-sektor produksi strategis masih dikuasai oleh modal asing dan segelintir elit, maka rakyat hanya akan berpindah dari tangan penjajah putih ke penjajah cokelat.

Hukum yang Berkompromi dan Utang yang Melilit

Tan Malaka dikenal dengan analoginya yang tanpa kompromi: "Tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya." Ia menolak diplomasi yang menggadaikan harga diri bangsa demi pengakuan formal semata.

Berunding dengan maling dalam konteks modern gue rasa telah menjelma dalam bentuk ketergantungan kronis negara pada utang luar negeri dan diktat lembaga finansial internasional per 30 Juni 2026 saja utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp10.293,69 triliun.

Kebijakan hukum dan regulasi nasional—seperti omnibus law yang memicu kontroversi berkepanjangan—karena dirancang bukan untuk melindungi hak-hak buruh atau kelestarian lingkungan, melainkan untuk memberikan karpet merah dan jaminan keamanan bagi para pemegang modal global akibatnya perluasan sistem alih daya membuat pekerja rentan terikat kontrak tanpa batas waktu yang jelas, penghilangan pesangon bagi buruh yang terkena PHK hingga buruh di upah di bawah minimum.

Oleh karena itu ketika kedaulatan hukum dan pembuatan undang-undang diintervensi oleh kepentingan pasar internasional, esensi dari sebuah negara merdeka yang berdaulat secara politik runtuh seketika.

Pendidikan yang Diperdagangkan dan Pikiran yang Dibungkam

Dalam adikaryanya, Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika), Tan Malaka menekankan bahwa kemerdekaan berpikir adalah syarat mutlak untuk membangun bangsa yang merdeka. Rakyat harus dibebaskan dari kebodohan dan cara berpikir mistik-feodal melalui pendidikan yang membebaskan.

Namun, potret pendidikan kita hari ini justru bergerak ke arah sebaliknya: komersialisasi dan liberalisasi. Pendidikan tinggi kini menjelma menjadi barang mewah yang diperdagangkan. Lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencekik membuat anak-anak petani dan buruh mengubur mimpi mereka untuk merubah nasib.

Pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai alat pembebasan sosial, melainkan mesin pencetak tenaga kerja murah yang disiapkan untuk melayani kebutuhan industri para pemegang modal. Akibatnya, rakyat kecil tetap berada dalam posisi tertindas secara struktural karena akses terhadap pengetahuan telah dimonopoli oleh kelas mapan.

Merdeka 100% yang Diperjuangkan Tan Malaka

Kritik Tan Malaka menembus sekat waktu dan menampar realitas Indonesia hari ini. Kita belum mencapai garis finis dari kemerdekaan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Selama jurang kemiskinan makin menganga, kekayaan alam dikuras demi keuntungan elit, dan pendidikan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berdompet tebal, maka kita baru merdeka secara administratif, belum merdeka secara substantif.

Merdeka 100% bukan sekadar slogan usang dari masa lalu. Ia adalah sebuah kompas moral, sebuah pekerjaan rumah yang belum selesai, dan sebuah manifesto yang harus terus ditagih oleh setiap generasi. Tugas kita hari ini bukan lagi mengusir serdadu asing berpakaian militer, melainkan merebut kembali kedaulatan ekonomi, hukum, dan pendidikan yang telah digadaikan.

1. Oligarki /oli·gar·ki/ n pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.
2. Komersialisasi n perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.
3. Liberalisasi /li·be·ra·li·sa·si/ n proses menjadikan sesuatu lebih bebas atau terbuka, khususnya terhadap mekanisme pasar dan persaingan.